Berita  

PT Istana Cipta Karya Kantongi Legalitas, Perkuat Langkah Profesional dan Naungi Dua Media

Avatar photo
*Wagub NTB Dorong Percepatan Kualitas SDM Melalui Program Inovasi Fase 3* Lombok Tengah —Radarjagofakta- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) NTB. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Kedua Komite Pengarah Provinsi NTB Program Inovasi Fase 3 di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (25/2/2026). Dalam sambutannya, Wagub yang akrab disapa Umi Dinda menyebutkan bahwa Program Inovasi yang telah memasuki tahun ke-10 merupakan hasil kerja sama Pemerintah Provinsi NTB dengan Kedutaan Besar Australia. Memasuki Fase 3 periode 2024–2031, program ini difokuskan pada penguatan literasi, numerasi dasar, serta pendidikan karakter peserta didik di lima kabupaten percontohan, yakni tiga di Pulau Lombok dan dua di Pulau Sumbawa. “Program ini tidak hanya mengejar capaian prestasi, tetapi menjadi ruang bersama untuk mengidentifikasi persoalan pendidikan di daerah sekaligus mengadopsi praktik baik antar kabupaten/kota,” ujar Umi Dinda. Ia menegaskan bahwa penguatan sektor pendidikan menjadi kunci utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB, sejalan dengan misi pertama RPJMD 2025–2029 yang menempatkan pembangunan karakter manusia sebagai fondasi pembangunan daerah. Wagub juga mengapresiasi keterlibatan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama yang turut merasakan dampak positif dari program tersebut. Selain isu pendidikan, Umi Dinda turut menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, sekolah dan lingkungan keluarga harus menjadi ruang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. “Kita semua berkewajiban memastikan angka kekerasan ini tidak meningkat. Dibutuhkan langkah nyata dari pendidik, aparatur pemerintah, hingga orang tua melalui pola pembinaan yang lebih menyentuh,” tegasnya. Di akhir sambutannya, Wagub memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah atas berbagai kebijakan sosial yang dinilai progresif, seperti cakupan BPJS kesehatan semesta (UHC) dan kepedulian terhadap anak yatim. Ia menilai kebijakan tersebut layak menjadi contoh bagi daerah lain di NTB. Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari investasi pada pembangunan manusia. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen mendukung ekosistem pendidikan dan kesejahteraan sosial. “Kami telah menuntaskan jaminan kesehatan bagi 1,2 juta warga, memberikan insentif kepada ribuan marbot, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat RT, kepala dusun, hingga kader posyandu,” ungkapnya. Ia menambahkan, peningkatan kualitas pendidikan berdampak langsung terhadap sektor kesehatan. Hal itu tercermin dari penurunan angka stunting di Lombok Tengah dari 22 persen menjadi 9 persen. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat sinergi lintas sektor guna menyukseskan Program Inovasi di seluruh wilayah NTB, sekaligus mendorong percepatan pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing. (AR.PH.NTB)
banner 120x600

Lombok Tengah, NTB – Di tengah perkembangan dunia usaha dan industri informasi yang semakin kompetitif, legalitas menjadi fondasi utama dalam menentukan kredibilitas sebuah perusahaan.

Hal itulah yang kini diperkuat oleh PT Istana Cipta Karya, perusahaan, yang di pimpin oleh, ABDURRAHMAN.SH yang berkedudukan di jalan Raya Bunsalak Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Perusahaan tersebut secara resmi telah mengantongi pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-038462-AH.01-30 Tahun 2023. Legalitas ini kemudian diperkuat kembali Akta Notaris melalui SK terbaru Nomor AHU-01463-AH.02.01 Tahun 2025 dengan Nomor Akta 06. Selain pengesahan kementerian, perusahaan juga telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti kelengkapan administrasi usaha yang sah secara hukum.

Pendirian badan usaha ini juga tercatat melalui notaris resmi, sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam menjalankan aktivitasnya. Pimpinan Umum perusahaan, Abdurrahman, SH, menyatakan bahwa legalitas tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk membangun perusahaan yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Menurutnya, legalitas bukan sekadar dokumen administratif, melainkan landasan penting dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan.

“Legalitas adalah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan negara. Dengan status hukum yang jelas, kami ingin memastikan setiap aktivitas perusahaan berjalan secara profesional dan terbuka,” ujarnya. Lebih lanjut, PT Istana Cipta Karya juga diketahui menaungi dua media informasi, yakni HukrimNusantara.com dan Radarjagofakta.web.id yang selama ini aktif menyajikan berbagai pemberitaan, khususnya terkait hukum, kriminalitas, serta informasi sosial kemasyarakatan di daerah.

Keberadaan dua media tersebut diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian informasi yang edukatif, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat luas, sekaligus mendukung keterbukaan informasi publik. Di tengah tantangan dunia usaha dan pers yang semakin dinamis, penguatan legalitas ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan, memperluas jaringan kerja sama, serta memperkokoh posisi sebagai perusahaan lokal yang profesional.

Dengan status hukum yang telah lengkap, PT Istana Cipta Karya kini memasuki fase baru sebagai perusahaan yang tidak hanya bergerak dalam bidang usaha, tetapi juga berperan dalam pengembangan dunia media dan informasi di Nusa Tenggara Barat.A.R.NTB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *